Pancasila Versus Islam

pancasila versus islam2

Bicara soal Pencasila memang penuh pertarungan. Ada kelompok yang memitoskannya, menganggapnya sebagai "agama" sekaligus dihadap-hadapkan dengan agama. sebagaimana terjadi pada zaman orde baru.

Sementara ada kelompok lain yang bereaksi. Mereka menganggap Pancasila sebagai thagut, kufur, musyrik dan bukan ajaran Islam.

"Pancasila itu kafir atau tidak kafir, jangan terpengaruh oleh opini lawan. Jangan terpengaruh terminologi lawan. Lihat bagaiman Pancasila lahir, bagaimana isinya. Kalau isinya bertentangan dengan syariat Islam, wajib ditolak.

Dalam  sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dunia ini tidak ada agama yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa kecuali Islam. Tidak  ada agama di luar Islam mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Umat Kristen, dengan konsep trinitasnya pasti tidak sesuai apa mengakui dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa.  Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa maksudnya adalah Allah Swt saja.

Tafsir sila pertama Pancasila, sebenarnya tergantung perawatnya. Tergantung rezim yang berkuasa. Pada zaman orde lama, Pancasila dirawat oleh Soekarno yang pengagum Karl Marx. Karena itu sila pertama kemudian ditafsirkan supaya bisa menerima sosialisme.

Kemudian pada zaman orde baru, Pancasila dirawat oleh Soeharto seorang penganut kejawen, yang kehidupannya penuh mistik. Soeharto menafsirkan sila pertama juga untuk menguntungkan pemahamannya. Jika di zaman Soekarno melalui Pancasila lahir Partai Komunis Indonesia (PKI), maka di zaman Soeharto lahir aliran kebatinan (kepercayaan) yang disahkan oleh TAP MPR. Padahal kebatinan tidak masuk dalam Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kini, di era reformasi, era kebebasan, ternyata Pancasila ditafsirkan dengan selera liberal. Sebab kaum liberallah yang berkuasa. Sila pertama Pancasila ditafsirkan untuk melindungi aliran sesat. Sebagai bukti Saat Insiden Monas tahun 2008 lalu, kelompok liberal membuat pengumuman di sejumlah media massa dengan mencatut Pancasila untuk melindungi aliran sesat Ahmadiyah.

jadi dapat disimpulkan bahwa persoalannya pada para penafsir. Berbeda lagi kalau besok Ketuhanan Yang Maha Esa itu dirawat oleh Presiden yang mendabakan  syariat Islam. Tafsirnya akan sesuai dengan Islam.

Jika Pancasila dirawat oleh Presiden yang mendabakan syariat Islam, maka Ketuhanan Yang Maha Esa akan ditafsirkan bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt. Artinya negara tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Sedangkan hukum Allah adalah hukum Islam.

Ini bisa terjadi kalau negara ini dikelola oleh umat Islam yang beriman dan bercita-cita sebagai pejuang agama Islam. Kalau dipimpin yang pro komunis, kejawen, liberal, Pancasila akan jadi alat politik untuk dibenturkan kepada umat Islam.

Sejarah Pancasila

Ketika perdebatan tentang Dasar Negara sebelum kemerdekaan diproklamirkan, Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno mengajukan
usulannya.
Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Muhammad Yamin mengusulkan Lima Dasar Negara tanpa menggunakan istilah Pancasila. Lima Dasar Negara usulan M. Yamin adalah: 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, 5. Kesejahteraan Sosial.
Pada sidang terakhir BPUPKI 1 Juni 1945 Soekarno mengajukan Lima Dasar: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Keadilan Sosial, 5. Ketuhanan. “Baik usulan Soepomo, Yamin maupun ‘Pancasilanya Soekarno’, itu tidak pernah menjadi kesepakatan maupun keputusan BPUPKI,”
Sidang berjalan alot. BPUPKI terbelah antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam. Kelompok Islam sudah tentu menginginkan Negara berdasarkan Islam, dan ditentang kelompok sekuler. Akhirnya sidang membentuk Panitia Sembilan. “Ada empat ulama dalam Panitia Sembilan ini, yaitu KH Abdul Wahid Hasyim (NU), KH Abdul Qohar Muzakkir (Muhammadiyah), KH Agus Salim dan Abikoesno Tjokrosoejoso, keduanya dari Syarikat Islam”.
Sementara golongan sekuler diwakili Soekarno, M. Hatta, M. Yamin dan Ahmad Soebardjo. Dan, kalangan Kristen diwakili A.A Maramis.

Justru Panitia Sembilan yang berhasil menetapkan Dasar Negara yang dibingkai dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Lima Dasar Negara itu adalah: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Malah sebelumnya, bunyi sila pertama versi Piagam Jakarta itu adalah: ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam’, tanpa diikuti kalimat ‘bagi pemeluk-pemeluknya’. Tetapi kemudian muncul kompromi dengan menambah kalimat ‘bagi pemeluk-pemeluknya’.
Disepakati pula saat proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta ini secara resmi akan dibacakan. Tapi, dibelakang layar terjadi penelikungan. Pada 17 Agustus 1945 itu bukan Piagam Jakarta yang secara resmi dibacakan, melainkan secara dadakan Soekarno membuat teks proklamasi dengan singkat lewat tulisan tangan. Teks proklamasi dadakan dan singkat inilah yang dibacakan untuk proklamasi kemerdekaan sebagaimana dikenal sampai sekarang.
Parahnya lagi, pada keesokan harinya, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang, dan terjadilah terjadi pengkhianatan. Tanpa melibatkan wakil-wakil Islam sebagaimana dalam sidang BPUPKI sebelumnya, terjadilah pencoretan tujuh kata dalam sila pertama yang berbunyi: ‘kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya’.
Dalih bahwa kalangan Kristen Indonesia Timur akan menarik diri dari NKRI jika Piagam Jakarta dideklarasikan seperti disampaikan Hatta yang, katanya, mendapat informasi dari opsir Jepang, menurut sejarawan dan budayawan Ridwan Saidi, itu dusta belaka. Tak ada faktanya.
Tanpa melibatkan wakil-wakil islam dalam pengesahan Dasar Negara Pancasila yang berbeda dengan Piagam Jakarta, sesungguhnya sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu tidak sah. Jadi, sebenarnya sampai sekarang jika umat Islam menegakkan syariat Islam di republik ini adalah sah. Yang berlawanan atau menentang, justru masuk kategori subversif.

Meskipun demikian, sila pertama yang diganti (tanpa melibatkan wakil-wakil Islam)
menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa”, itu pun jelas maksudnya Allah Subhanahu Wata’ala. Sebab, Tuhan Yang Esa itu hanya ada dalam Islam. Ditambah lagi ditegaskan dalam Muqaddimah UUD 1945 pada alenia ketiga: “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa”, ini jelas merujuk kepada Islam.
Dengan penyelewengan ini, sesungguhnya sidang PPKI yang tak melibatkan wakil-wakil Islam yang sudah menyepakati Piagam Jakarta bersama kelompok sekuler dan satu orang wakil dari golongan Kristen, adalah tidak sah. Dasar Negara yang sah adalah yang disepakati dan ditandatangani pada 22 Juni 1945 yang terdapat dalam Piagam Jakarta. “Historisnya, Pancasilanya Soekarno ditolak. Yang disepakati adalah Dasar
Negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta”.
Namun, bagaimana ceritanya sekarang Indonesia disebut sebagai Negara Demokrasi? Pancasila yang dijadikan sebagai Dasar Negara (lewat penyelewengan) itu tidak menyebut republik ini sebagai sebagai Negara Demokrasi. Tapi, lucunya, Soekarno pernah mendeklarasikan Demokrasi Liberal dan Demokrasi terpimpin untuk tujuan melindungi Komunisme. Sementara Soeharto mendeklare Demokrasi Pancasila untuk melindungi Kebatinan.

Musyawarah dan Demokrasi
Musyawarah itu beda dengan demokrasi. Musyawarah itu ajaran Islam, perintah Allah Swt sedangkan demokrasi itu sistem batil, sistem barat dari orang-orang kafir yang haram untuk di ikuti.

Dalam al Qur'an bahkan ada surat khusus tentang Musyawarah, yaitu As Syuura surat ke 42 yang artinya musyawarah, dan ayat-ayat tentang musyawarahpun ada di beberapa surat yang lain, sedang demokrasi itu tidak ada karena memang bukan berasal dari Islam. Dalam musyawarah segala apa yang sudah ada ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya itu tidak boleh dirubah, yang di musyawarahkan hanya teknisnya saja. Contohnya seperti minuman keras, hukumnya sudah haram tidak boleh diganti lagi. Namun berbeda dengan demokrasi, dengan suara terbanyak minuman keras menjadi boleh, contohnya seperti Kepres No 3/thn 1997 tentang bolehnya miras beredar di masyarakat dengan kadar dibawah 5%.

Dalam Islam manusia tidak berhak merubah hukum Allah dan Rasul-Nya. Tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah..

Sedangkan dalam demokrasi itu one man one foot, siapa saja setiap orang hak suaranya sama, tidak perduli apa orang berilmu atau tidak. Ulama suaranya sama dengan preman, bahkan presiden sekalipun sama suaranya dengan jablay, ini sebenarnya penghinaan.
Sedangkan dalam Islam itu tidak sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak, orang-orang beriman seperti para ulama, kiyai itu jelas jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman.

Antara musyawarah dan demokrasi akan mengakibatkan hukum yang berbeda. Maka dari itu mulai saat ini, terbuktilah bahwa Indonesia bukan negara demokrasi, tetapi negara musyawarah. Itulah yang sesuai dengan landasan konstitusional dan cita-cita para pendiri bangsa ini.
Jika ada pihak yang mengatakan, ini bukan Negara Islam, kalau kamu mau menegakkan syariat Islam di Negara ini, dan tidak suka dengan kondisi Indonesia sekarang, ‘silakan keluar’, maka, justru sebaliknya, merekalah yang harus keluar. Sebab, penetapan Dasar Negara Indonesia yang dibingkai dalam Piagam Jakarta itulah yang sah, karena disepakati dan ditandatangani oleh para pendiri bangsa ini.

Kalaupun tak mengacu pada Piagam Jakarta, sungguh sangat sah jika Indonesia berada dalam NKRI Bersyariah -Negara Kesatuan yang melaksanakan dan menegakkan syariat Islam. Negara yang berlandaskan Islam, menjalankan syariat Islam, setidaknya bagi para pemeluknya.

Martunis A. Jalil An-Nisamie

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prediksi Malam Lailatur Qadar Menurut Pengalaman Para Sufi

Jurnalistik Sebagai Tradisi Vital Dakwah Pondok Pesantren di Era Modernita

Kepribadian Seorang Guru