umdah

Meninjau Kembali Demokrasi, Menuju Nomokrasi Islam (Opini)

Umdah.Co- Istilah demokrasi pertama sekali muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani Kuno yang dicetuskan oleh Cleisthenes pada tahun 508-507 sebelum masehi di negara kota (city state) yang bernama Athena. Salah satu pemikir terkemuka Yunani Kuno yang bernama Plato menggambarkan kemunculan demokrasi dilatarbelakangi oleh perlawanan rakyat yang terdiri dari orang-orang miskin karena mendapat tekanan yang sangat berat dari pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang kaya. Keberhasilan perlawanan tersebut kemudian melahirkan demokrasi yang ditandai dengan berpindahnya kekuasaan pemerintahan kepada rakyat. Dalam pemerintahan iklim demokrasi tersebut, kemerdekaan dan kebebasan sangat didewa-dewakan, sehingga timbullah penyalahgunaan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas, orang-orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya dan bebas sebebas-bebasnya.

Meninjau Kembali Demokrasi Menuju Nomokrasi Islam

Dalam keadaan tersebut setiap orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah, karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya keadaan yang kacau balau yang disebut dengan istilah anarki. (Soehino: 1980). Secara terminologi demokrasi yang dalam bahasa Yunani terdiri dari kata dêmos yang berarti rakyat dan cratosyang berarti kekuasaan, dapat diartikan sebagai kekuasaan berada di tangan rakyat. 

Dalam perkembangan dewasa ini beragam pengertian demokrasi muncul di antaranya adalah yang disampaikan oleh Sidney Hook yang mengartikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Pada masa kini, demokrasi diklaim sebagai sistem politik yang paling baik untuk diimplementasikan dalam sistem pemerintahan suatu negara. Bahkan negara yang pemerintahannya tidak menganut sistem demokrasi dijustifikasi sebagai negara yang buruk. Pada tahap selanjutnya hegemoni negara-negara kuat di dunia yang telah menganut demokrasi justru memaksakan negara-negara lain untuk menerapkan demokrasi. Negara-negara lain di sini adalah negara-negara berkembang atau negara-negara yang dianggap lemah. 

Kembali kepada konsep demokrasi yang meletakkan prinsip mayoritas sebagai elemen primer telah menimbulkan kerancuan yang sangat fatal. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada salah satu pilar utamanya yakni pemilihan umum yang semata-mata berprinsip pada keputusan berdasarkan suara mayoritas.

 Sekilas prinsip ini dianggap ideal oleh banyak orang, tetapi prinsip ini justru menjadi kontradiktif tatkala diimplementasikan. Sebagai ilustrasi sederhana yang rasional dan faktual, suatu pemilihan eksekutif yang diikuti oleh 70 persen rakyat untuk memilih salah satu di antara dua kandidat yang terdiri dari A dan B. Hasil pemilihan berdasarkan sistem dan prinsip demokrasi menetapkan A sebagai pemenang hanya karena memperoleh suara sedikit lebih besar yakni 53 persen dibandingkan dengan B yang memperoleh 47 persen suara. Berdasarkan hasil ini, sistem dan prinsip demokrasi memaksa supaya seluruh rakyat untuk mengakui kemenangan A yang hanya didukung oleh 53 persen rakyat yang mengikuti pemilihan. Padahal jumlah rakyat yang tidak setuju dan tidak menyukai kandidat A jauh lebih banyak yakni 47 persen rakyat yang memilih kandidat B ditambah 30 persen jumlah rakyat yang sama sekali tidak menggunakan hak pilih. Bagaimanapun, realita ini tidak ada harganya di mata demokrasi karena suara mereka terbuang sia-sia dan akhirnya dipaksa untuk tunduk kepada kandidat A yang tidak mereka sukai. Fakta ini sangat kontradiktif dengan pengertian demokrasi itu sendiri yang menjunjung mayoritas sedangkan dari ilustrasi di atas yang berlaku adalah keputusan berdasarkan suara minoritas dan dipaksakan kepada kelompok mayoritas. 

Tidak hanya kerancuan dalam konsep, dalam tataran praktis demokrasi juga memunculkan beragam masalah, di antaranya adalah dalam proses pemilihan umum. Ada banyak sekali data dan fakta yang menunjukkan korelasi yang sangat erat antara implementasi demokrasi dalam bentuk pemilu dengan korupsi.

 Korupsi dalam pemilihan umum (electoral corruption) terjadi pada beberapa tingkatan mulai sejak penjaringan bakal calon oleh partai politik, kampanye, pemungutan, perhitungan, dan penetapan perolehan suara sampai setelah terpilih. Pada tahap penjaringan, umumnya bakal calon harus membayar sejumlah “mahar” kepada partai politik supaya yang bersangkutan bersedia diusung oleh partai tersebut. Bahkan untuk mendapatkan posisi dan kondisi yang lebih menguntungkan, maka bakal calon tersebut harus membayar “mahar” yang lebih besar. Pada tahap kampanye, umumnya para calon akan berlomba-lomba menghabiskan dana yang besar, baik untuk biaya operasional dan logistik pelaksanaan kampanye, maupun untuk diserahkan langsung kepada rakyat sebagaimoney politic dalam bentuk uang maupun barang. Sebagai akibat dari kecurangan pada tahap ini, maka yang menjadi hasil nantinya yakni keterpilihan para calon bukanlah manifestasi dari kedaulatan rakyat, melainkan manifestasi dari “kedaulatan uang”.

 Celakanya lagi, banyak kasus menunjukkan para calon dan panitia pelaksana berani “bermain-main” untuk memperjualbelikan suara rakyat. Proses ini terjadi pada tahap pemungutan suara, perhitungan, dan penetapan. Bahkan beberapa kasus, dimulai sebelum pemungutan suara dilakukan sudah terjadi kecurangan sebagai hasil konspirasi dan hubungan mutualisme antara para calon dengan panitia. Rangkaian kecurangan ini kemudian berimbas dan memuncak pada saat calon tersebut telah terpilih. Keterpilihannya bukanlah manifestasi dari kedaulatan rakyat, melainkan manifestasi dari rangkaian kecurangan dalam proses yang dilaluinya. Maka tidaklah mengherankan jika setelah terpilih pejabat tersebut melakukan korupsi untuk mengembalikan “modal” dan membayar hutang pada masa kampanye. Lebih berbahaya lagi adalah “hutang berlipat ganda” yang harus dibayarkan kepada partai politik dengan cara menjadi corong partai politik dan kepada para cukong dalam bentuk kebijakan (policy), tanpa mempedulikan aspek kepentingan rakyat. Pejabat tersebut tidak mewakili rakyat, melainkan bertindak untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya yang mengatasnamakan rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah kembaran atau bahkan sama dengan hipokrasi yaitu kemunafikan. Tidak ada kedaulatan rakyat dan tidak ada kepentingan rakyat. 

Upaya untuk mengatasi kecurangan-kecurangan di atas telah puluhan tahun dilakukan dengan membentuk berbagai regulasi dan penegakan hukum dan berakhir dengan hasil yang nihil. Tidak efektifnya upaya tersebut karena yang diperbaiki bukanlah pangkal permasalahannya, tetapi hanya fokus pada cabang-cabang atau bahkan ranting dari masalah tersebut. Ibarat air yang tumpah dari kebocoran atap, setiap kali dilap pada benda, atau plafon yang terkena air, maka benda dan plafon tersebut segera basah kembali oleh air yang tumpah dari atap. Mengelap air pada benda dan plafon tersebut adalah pekerjaan yang tidak efektif dan sia-sia. Berulang kali dilakukan, sampai kiamat tidak akan pernah berhasil mengatasi tumpahan air. 

Solusi yang tepat adalah membetulkan atap yang bocor yakni pangkal permasalahannya. Kerancuan prinsip mayoritas dan masalah yang timbul dalam implementasi demokrasi pada sistem pemilihan umum merupakan gambaran yang merepresentasikan kesesatan demokrasi. Lebih dari itu, sebenarnya demokrasi mengandung berbagai macam keburukan yang sangat banyak, sedangkan hanya sedikit saja nilai-nilai positif—yang bersifat parsial dan sebagian yang lainnya bersifat fatamorgana—yang sebenarnya nilai-nilai positif itu sudah jauh lebih dahulu ada dalam Islam yang sifatnya imparsial, pasti, dan komplek untuk mengantarkan manusia menuju kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apabila dikembalikan kepada sejarah dibandingkan dengan yang terjadi di Yunani Kuno pada ribuan tahun silam, kemunculan demokrasi di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh perlawanan terhadap penindasan rakyat yang dilakukan oleh rezim orde baru. 

Akhirnya dapat disimpulkan, sebagai antitesis terhadap otoriterisme, demokrasi dapat diakui lebih baik, tetapi jika dibandingkan dengan prinsip permusyawaratan yang dianut oleh sila keempat Pancasila, demokrasi adalah prinsip dan sistem yang buruk. Dengan catatan bahwa sila keempat tersebut dipahami secara orisinal yakni dikembalikan kepada prinsip dan sistem Islam yang seyogianya diketahui dan diamalkan oleh mayoritas rakyat negeri ini. Konsisten dengan itu, seharusnya Indonesia menganut nomokrasi Islam yaitu negara dengan pemerintahan yang berlandaskan hukum Islam. Implementasi nomokrasi Islam dapat menjamin ketenteraman masyarakat. 

Nomokrasi Islam tidak hanya menjawab permasalahan dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga mengandung berbagai ketentuan ideal untuk menjawab segala permasalahan. Diantara ketentuan tersebut adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah (QS. 4:58), prinsip musyawarah (QS. 3:159), prinsip keadilan (QS. 4:135), prinsip persamaan (QS. 49:13), prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (QS. 17:33), prinsip peradilan bebas (QS. 4:58), prinsip perdamaian (QS. 2: 190), prinsip kesejahteraan (QS. 34:15), prinsip ketaatan rakyat (M. Tahir Azhary, 1992). Ketentuan-ketentuan tersebut ditambah ketentuan yang terdapat dalam Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma’ yang dapat diimplementasikan ke dalam sebuah negara dengan menampung aspirasi yang didasarkan pada local wisdom dan culture yang relevan. Adapun praktek dari Nomokrasi Islam telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam dan para Sahabat sepeninggal beliau telah membuktikan sukses mengantarkan umat manusia kepada kehidupan yang makmur dan sejahtera dalam naungan negeri yang baldhatun thayyinatun wa rabbul ghafur.

Related

Opini 7967003991805386263

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

populer

Arsip

Feature post

Ngaji Kitab Fathul Mu'in Edisi 02

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف ونفعنا بعلومه وبعلومكم آمين 📚 Edisi 2 Ngaji Kitab Fathul Mu'in Bab Shalat.  (ص)، وفرضت لي...

Ngaji

item