umdah

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan)

kebijakan seorang pemimpin terhadap
A. Pengertian Kaidah
Sebelum mengurai kaidah ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan kata kunci dari kaidah ini, yaitu تصرف , الْأِمَاِم , الرعية dan المصلحة . Kata kunci yang pertama adalah التصرف , kata ini diambil dari kat-kata تصرف artinya سلك artinya bertindak, kalimat ini dalam tatanan ilmu sharaf di kenal dengan bentuk mazid, seedangkan tsulasi mujarradnya adalah صرف yang artinya رده atau دفعه yang artinya adalah menolak, sedangkan masdarnya التصرف adalah التدبير yaitu pengaturan sehingga terdapat istilah dalam bahasa arab yaitu التصرف مطلق yang artinya “mutlaknya kekuasaan bertindak” atau تحت تصرفه yang artinya “dibawah pengaturannya”.

Kata kunci yang kedua adalah الْأِمَاِم yang bermakna قيم الامر yang artinya pemimpin dan من يقتدي به artinya orang yang diikuti. Dalam kitab al-mawahibu al saniyyah bahwa maksud kata-kata الْأِمَاِم disini adalah الْأِمَاِم الاعظام ataupun orang-orang yang dapat menggantikan posisi imam tersebut, seperti Qadhi atau delain Qadhi.

Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani menambahkan bahwa yang dimaksud dengan الْأِمَاِم الاعظام disini adalah sulthan, raja, khalifah ataupun seorang presiden atau pemimpin suatu kelompok (aljumhuriah). Sedangkan pengganti Imam bisa berupa seorang Qadhi ataupun selain Qadhi, seperti mustahab. Mustahab adalah seseorang yang wajib diangkat dan di lantik oleh seorang pemimpin untuk bertugas memerintahkan perbuatan ma’ruf dan melarang perbuatan mungkar.

Kemudian الرعية diambil dari kata-kata رعى - يرعى - رعاية - رعيا - مرعى yang artinya رعيته دبر شأنها yang artinya mengatur atau memimpin, sedangkan الرعية sendiri bermakna القوم عليهم حاكم yaitu suatu kaum yangdipimpin oleh seorang hakim, atau disebut dengan rakyat.

Menurut Syeikh Muhammad Yasin الرعية adalah suatu nama bagi kelompok manusia yang berada dibawah aturan politik seorang pemimpin, hakim ataupun raja. Sedangkan pengertian Maslahah, maslahah pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak madharat, apakah dapat dirasakan langsung ataupun tidak. Dan terdapat pengertian lain dari maslahah, yaitu:

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية

Artinya: Hakikat maslahah adalah sesuatu yang memberi kebaikan bagi keadaan seseorang dan terpenuhi urusan duni dan akhiranya.

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami kaidah ini menagaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. 

Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah manusia yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT melalui suara rakyaat.untuk dapat menjadi pemimpin yang kresibel, sesuai aturan syara’, dan memenuhi kualitas standar, maka ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya ialah memiliki sifat adil (‘adalah). Sebagaimana kembali kepada tujuan syari’at adalah di tetapkan dan di ciptakan untuk memastikan kemaslahatan bagia manusia apakah kemaslahatan tersebut dapat di rasakan langsung ataupun tidak. Apakah maslahat tersebut berbentuk memberikan manfaaat bagi manusia ataupun berbentuk menghilangkan kemudharatan bagi manusia.

Selain itu seorang pemimpin memiliki posisi seperti wali yatim, dimana ia bertanggung jawab penuh terhadap harta dan kemaslahatan si yatim, sekaligus akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah swt kelak. 

Jika diterapkan dalam kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus mewujudkan stabilitas public dan stabilitas ukhrawi dalam kesadaran batinnya. Sehingga manipulasi kekuasaan tidak pernah dan tidak akan ia lakukan. Sehingga berdasarkan kaidah ini dapat di pahami bahwa, seorang pemimpin berkewajiban untuk mengerluarkan kebijakan dan bertindak yang menguntungkan bagi umat atau rakyat. Dan kebijakan tersebut harus berjalan sesuai metode syara’ yang sempurna, seperti tidak boleh melantik orang fasik untuk menjadi imam mesjid, karena shalat jama’ah yang di imami oleh orang fasik adalah makhruh, sehingga seorang pemimpin tidak boleh mendorong umat untuk melakukan perbuatan makhruh. Begitu juga seperti menikahkan seorang gadis yang sudah baligh dengan laki-laki yang tidak sederajat dengannya, karean hak mendapatkan pasanga yang sederajat adalah hak tiap muslim.

Bahkan kaidah ini senada dengan nash daripada Imam Syafi’i, yaitu:

مَنْزِلَةُ اْلاِمَامِ مِنَ الرَّعِيِّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِىِّ مِنَ الْيَتِيْمِ 

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Para pemimpin, abdi Negara, pegawai sipil atau militer, hakim atau qadhi, tokoh masyarkat, dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Dengan kata lain, para pemimpin itu hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan (tadbir) dengan baik. Hal itu wujud dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menghapus kebodohan, memelihara kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, memberi rasa aman bagi seluruh rakyat dan seterusnya.

B. Sumber Pengambilan Kaidah 
Para ulama usul fiqh dalam membuat qa’idah ini mengambil dasar dari beberapa sumber berikut; 

1. Al-Quran 
Surat An-Nisa’ ayat 58:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا  ألنساء : ٥٨:

 Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili di antara manusia agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali nasihat yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’: 58)

 2. Hadist 
Sabda saydina Umar R.A:

  أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

 Artinya: ..Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kdeudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalm kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjahuinya. 

C. Aplikasi Kaidah Dalam Hukum Fiqh 
Dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa penerapan qa’idah tersebut dalam hukum fiqh cukuplah banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut; 
  1.  Penguasa tidak dibenarkan mengangkat seseorang yang tidak memiliki profesi dalam bidang ilmu tertentu pada suatu jabatan yang memerlukan ilmu itu. Padahal masih banyak terdapat orang-orang yang lain menduduki jabatan itu. Tindakan yang demikian itu sudah barang tentu tidak membuat kesuksesan dalam merealisir kemaslahatan orang banyak.
  2. Seorang wali tidak dibenarkan mengawinkan seorang gadis dengan laki-laki tanpa mempertimbangkan unsur kafaah. Karena hal itu tidak memberi kemaslahatan bagi kedua memepelai. Dan kafaah adalah hak setiap muslim.
  3. Seoarsng amil yang diberi tugas membagi zakat kepeda orang-orang yang berhak menerimanya diharamkan memberikan bagian yang lebih banyak kepeda beberapa golongan saja. Padahal kebutuhan mereka adalah sama. Yang demikian itu sudah tentu tidak membawaki kemaslahatan bersama.
  4. seorang komandan tentara bila rencana ingin memecat sebagian anggotanya dari kesatuan militer maka boleh bila ada sebab, namun bila tanpa ada sebab-sebab tertentu maka ia tidak boleh memecat anggotanya seenaknya saja.
  5. Ketika terdapat pilihan pada sorang tawanan untuk di bunuh, ditahan atau di jadikan budak, maka tidak boleh memutuskan sesuai keinginan, harus sesuai maslahah, apabila tidak ditemukan maslahah saat itu, tawanan tetap ditahan sampai maslahah ditemukan.
  6. Tidak membolehkan seseorang yang tidak punya ahli waris untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya.
  7. Lebih mendahulukan orang yang lebih membutuhkan dalam menggunakan harta baitul mal. 

D. Kaidah-kaidah  Cabang 
Telah kita maklumi, bahwa sanya kaidah ini merupakan kaidah yang tergolong dalam kaidah-kaidah fikih yang khusus (Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Al-Khasahi). Sehingga kaidah ini tidak memiliki cabang-cabang yang mencakup dibawahnya. 

E. Pengecualian Kaidah.
Dari sekian banyak uarain yang telah kami uraikan, berdasarkan dari kutipan-kutipan yang termuat mulai dari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh hingga buku-buku mengenai qaidah fihqhiyyah, menurut hemat penilis, kaidah al-ghalibiah ini bisa diterapkan ke segala aspek kepemimpinan tanpa ada terkecuali, dikarenakan kemaslahatanlah yang menjadi inti dari setiap kebijakan seorang pemimpin. Wallahua'lam.

Tgk. Ramadhana Ibrahim, Langsa.

Related

Telaah 171307457444296340

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

populer

Arsip

Feature post

Ngaji Kitab Fathul Mu'in Edisi 02

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف ونفعنا بعلومه وبعلومكم آمين 📚 Edisi 2 Ngaji Kitab Fathul Mu'in Bab Shalat.  (ص)، وفرضت لي...

Ngaji

item