umdah

Saatnya Ulama Memimpin

UMDAH.CO-- Pergantian pemimpin setiap periode diharapkan akan ada perubahan ke arah lebih baik. Namun belakangan ini, pemimpin yang dipilih secara langsung telah menoreh perasaan kecewa di hati masyarakat. Nasib rakyat dalam kondisi semakin miris. Mereka terus terjepit dalam tembok penderitaan dan kemiskinan.


Istana daruddunia aceh

Dalam konteks Aceh bisa kita saksikan fakta yang kontradiktif. Di satu sisi, anggaran Aceh terus bertambah tapi di sisi lain tingkat kesejahtaraan masyarakat semakin menurun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang dirilis 15 November 2015, penduduk miskin Aceh pada posisi Maret 2015 meningkat jumlahnya menjadi 851.000 orang. Penghitungan jumlah penduduk miskin mengacu pada kategori yang ditetapkan pemerintah yakni mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah angka garis kemiskinan, untuk Aceh yaitu sebesar Rp 390.150 per bulan.

Mengacu pada ketetapan ini, masyarakat yang pengeluaran atau penghasilan Rp 400.000 per bulan tidak termasuk dalam katagori masyarakat miskin. Bandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh yang berlaku bagi buruh lajang senilai Rp 2.180.000 per bulan dan ini pun menuai protes dari serikat pekerja karena angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Aceh cukup tinggi, yakni mencapai Rp 2,5 juta per bulan. (Serambi Indonesia, 31/10/2015). Oleh karena itu begitu banyak masyarakat Aceh yang kebutuhan hidupnya tidak layak, kalau tidak mau disebut morat marit di saat kucuran anggaran (Kementrian, APBA dan APBK) untuk Aceh mendekati 30 triliun setiap tahun.

Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan terhambatnya kesejahteraan terus terjadi. Mulai masalah kecil yang disepelekan sampai masalah besar yang dianggap remeh. Bisa saja kegagalan ini terjadi karena kita membebankan amanah kepada pemimpin yang tidak mampu menunaikan amanah, tidak mampu menepati janjinya dan tidak bisa bersikap adil terhadap rakyatnya. Atau mungkin calon pemimpin kita terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin sehingga menghalalkan segala cara, termasuk tindakan kezaliman untuk meraih tujuannya. Padahal Islam dengan tegas melarang umat Islam meminta dan berambisi untuk menjadi pemimpin.

Pemimpin menurut konsep Islam adalah yang diminta untuk memimpin bukan karena keinginan nafsu pribadi. Rasulullah SAW bersabda: “Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Tindakan kezaliman dan ketidakadilan para pemimpin justru akan mengundang turunnya bala bencana (seperti terhambatnya kesejahteraan). Hal ini sebagaimana Firman Allah: Dan tidak pernah Kami membinasakan penduduk suatu negeri; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.” (QS. Al-Qashash: 59).

Kita sudah terjebak opini publik yang diciptakan pihak yang memusuhi Islam untuk membendung kebangkitan kembali Islam. Melalui kaum sekuler, mereka terus meminimalisir peran dan fungsi ulama. Kita terjangkit penyakit pesimis untuk menggunakan konsep Islam dalam perpolitikan, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, budaya dan segala lini kehidupan. Padahal konsep Islam menjadi pintu gerbang agar rakyat hidup sejahtera dan bermartabat.

Kita lebih ”tergiur” memilih para pemimpim yang kurang takut dengan hukum Allah. Padahal sosok pemimpin yang ideal menurut Islam adalah para ilmuan yang takut kepada ancaman Allah. Mereka itu sebagaimana disebutkan dalam Alquran: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama” (QS. Al-Fatir: 28). Semakin banyak ilmu untuk mengenal Allah dan pedihnya azab yang akan ditimpa kepada pemimpin yang berbuat zalim, ketidakadilan, ingkar janji dan kemaksiatan lainnya semakin kuat rasa takut untuk menjauhi dosa dosa tersebut. Mereka adalah para ulama, sehingga sangat layak dan pantas diminta dan dipilih menjadi pemimpin Aceh masa depan. Kita butuh sosok pemimpin yang mampu “mengundang” turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah, bukan pemimpin yang justru “mendatangkan” bencana dan kemurkaan dari-Nya.

Ulama berpolitik

”Memperkarakan” peran ulama dalam politik, adalah perkara yang tidak ilmiah. Dikotomi peran ulama hanya bidang pendidikan dengan sekat wilayah dayah merupakan tindakan “penyempitan” pengetahuan universal Islam. Imam Al Mawardi (w. 450 H) menyebutkan bahwa: kepemimpinan menurut Islam ditempatkan untuk menggantikan posisi kenabian, baik dalam menjaga agama maupun mengurus dunia. (Imam Al Mawardi, Ahkam Assultaniah: 3). Oleh karena itu sosok ulama sebagai pewaris Nabi sangat tepat menggantikan posisi Nabi dalam mengurus agama dan mengatur dunia.

Menurut perspektif Islam sebagaimana teori saling ketergantungan antara agama dan kekuasaan (interdependence theory). Imam Al Ghazali menulis: “Agama adalah fondasi (dasar) dan kekuasaan (kekuatan politik) adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada fondasi akan rapuh dan sesuatu yang tidak ada penjaga maka akan lenyap” (Imam Al Ghazali, al-Iqtishad fi al-I’tiqad: 199). Oleh karena itu untuk membendung aliran sesat dan kehancuran Islam maka dibutuhkan kekuasaan politik. Imam al-Ghazali menempatkan kekuasaan pada posisi yang sangat penting, sebagai penjaga agama (haris). Kekuasaan bukan hanya berfungsi sebagai penjaga agama, tetapi juga berfungsi untuk menjalankan hukum syariat, baik untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

Kepemimpinan ulama yang telah tereliminasi oleh pengaruh paham sekuler mesti dioptimalkan kembali. Ulama karismatik Aceh, Tgk. H. Hasanul Bashry HG (Abu MUDI Samalanga) yang saat ini Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menyebutkan dalam buku (Ulama dan Politik menyongsong Aceh baru: 47), bahwa selain fungsi dakwah dan pendidikan, ulama harus menambah fungsi kepemimpinan. Artinya para ulama harus berpikir dan bertindak sebagai pemimpin Aceh masa depan. Ulama bukan hanya berperan memberikan pemahaman tentang syariat Islam namun berperan aktif mengambil kebijakan dalam merencanakan dan penerapannya sesuai dengan tuntutan syariat itu sendiri, baik pada persoalan agama dan juga dalam persoalan dunia.

"Tokoh perlawanan Aceh, Tgk Hasan di Tiro juga menginginkan diterapkan kekuasaan yang sesuai standar Islam sebagaimana yang penulis kutip dalam artikel: Politik Islam Ala Hasan Tiro (Serambi Indonesia, 3/6/2014), beliau menulis dalam bukunya", “Segala sesuatu di Aceh dinilai berdasarkan standar Islami. Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari Aceh. Jika Aceh adalah sekeping koin, Islam adalah sisi lain dari koin itu. Aceh adalah negara yang didirikan atas dasar Islam dan hidup dengan hukum Islam. Sudah seperti ini sebagian besar dari cacatan sejarah kita” (The Frice Of Freedom: The Unfinished Diary: 124).

Dalam sejarah dunia Islam dan Aceh terpatri dengan jelas bahwa, ulama selalu berada di garis terdepan mengendalikan negeri ini sehingga mencapai puncak kejayaannya. Sultan Iskandar Muda sebagai contoh, beliau seorang pemimpin yang alim setelah berguru kepada beberapa ulama besar seperti Tgk Syiek di Reubee (baca: Singa Aceh, HM. Zainuddin) dan ulama besar lainnya.
Ulama harus berani mengambil peran dan fungsi yang begitu penting untuk memimpin Aceh ke depan. Rakyat Aceh harus menentukan sikap dan memberikan kembali kepercayaan kepada ulama untuk memimpin Aceh sebagaimana kejayaan Aceh masa silam. Penulis yakin bahwa, Aceh akan kembali berjaya ketika Aceh dipimpin oleh Ulama Muda yang punya karismatik, kecerdasan, loyalitas dan integritas yang tinggi. Demi terwujudnya Aceh yang sejahtera dan bermartabat, sepatutnya kita menunggu kerendahan hati para politisi atau birokrasi senior mendampingi ulama untuk diusung memimpin Aceh ke depan.

Bilapun mereka menolak mendampingi ulama, sudah waktunya Ulama untuk meninggalkan politik praktis melalui dukung mendukung. Bukan lagi saatnya kemuliaan ulama digunakan sebagai ureung tulak mato reuleh. In sya Allah akan ada peluang yang lebih besar ke depan di saat rakyat telah kapok dengan pemimpin gagal. Cepat atau lambat, ketika itulah akan lahir kembali kebangkitan dan kepemimpinan dari kalangan Ulama dan menghantarkan Aceh kembali menuju kejayaannya. Prediksi akan datang kembali kejayaan Aceh juga tertulis dalam kitab Mandiatul Badiah karangan Syaikh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala).

Sebagai penutup artikel ini, penulis mengutip firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan mereka sendiri” (QS. Al Ra’d: 11).

Berbicara kepemimpinan dan pemerintahan adalah berbicara persoalan dunia dan akhirat. Maka amanah besar ini mesti diserahkan kepada orang yang punya ilmu kedua persoalan ini. “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari).

Semoga Aceh akan kembali dikendalikan oleh pemimpin terbaik yang mampu mengukir sejarah kejayaan bukan pemimpin yang menghantarkan kita larut dalam kehancuran. In sya Allah

* Penulis adalah Tgk. Mukhtar Syafari Husin, MA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat - Gerakan Intelektual se-Aceh (DPP-GISA), alumnus Dayah MUDI dan Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga.

































Related

Opini 5008623733680675266

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

populer

Arsip

Feature post

Ngaji Kitab Fathul Mu'in Edisi 02

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف ونفعنا بعلومه وبعلومكم آمين 📚 Edisi 2 Ngaji Kitab Fathul Mu'in Bab Shalat.  (ص)، وفرضت لي...

Ngaji

item